KMP Napan Wainami dan KM Sabuk Nusantara 32 menambah taransortasi laut di Papua Barat

Kapal Perintis Untuk Layani Masyarakat Papua
Pembagian Kelas Dalam Barang-Barang Dengeraus Goods

KMP Napan Wainami dan KM Sabuk Nusantara 32 menambah taransortasi laut di Papua Barat

Pengoperasian KMP Napan Wainami dan KM Sabuk Nusantara 32 di Pelabuhan Manokwari menjadi jembatan antar daerah di Papua Barat. Dan secara bertahap akan menambah kapal-kapal perintis maupun kapal ro-ro khususnya di kawasan timur Indonesia.

“Penambahan kapal harus segera dilakukan untuk mempercepat Round Trip dalam satu lintasan,” kata Mangindaan di Manokwari saat peresmian (6/02/2012). KM Napan Wainami merupakan kapal penyebrangan yang akan

melayani pelabuhan ManokwariWasior dan berakhir di Nabire. Waktu tempuh Manokwari-Wasior sekitar 11-12 jam sedangkan waktu tempuh Wasior-Nabire 13-14 jam dengan kecepatan rata-rata 11 knot/jam. Kapal penyebrangan NabireManokwari merupakan bagian dari Sabuk Utara yang berfungsi menghubungkan jalur utara wilayah Indonesia seperti lintas penyebrangan dari Riau-Kepulauan Riau-Sintete (Kalbar)- Tarakan (Kaltim)- ToliToli (Sulteng)-Amurang-Bitung (Sulut)-Ternate (Malut)-PataniSorong-Manokwari (Papua Barat), Biak-Nabire (Papua)-Sawai (Papua)-Jayapura.

Sedangkan KM Sabuk Nusantara 32 akan melayani trayek Perintis R-64 dengan rute Pelabuhan MegaSausapor-Werur-Hopmare-KwoorSaubeba-Warmandi-Wau-WaibemImbuan-Sauporem-PP: Sorong- Kabare- Pulau Ayau-Pulau Vani- Pulau Ayau-Kabare-Sorong-WaisaiSavale-Pulau Kawe-Pulau WayangPulau Sayang-Pulau Wayang-Pulau Kawe-Salvele- Sai Sai-Sorong.

Untuk operasionalnya, tambah Mangindaan, pihaknya telah menyiapkan subsidi angkutan perintis lintas Manokwari-Nabire pada tahun 2012 ini sebesar Rp. 2,368 miliar dengan jumlah 48 trip/tahun. Lebih lanjut, Mangindaan sangat menyadari arti penting kapal perintis bagi daerah-daerah terpencil. Keberadaan kapal perintis akan mampu menciptakan konektivitas antara satu daerah dengan daerah lainnya. Terlebih Kemhub menjabat Koordinator Wilayah VI Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Oleh karenanya apabila ada pemerintah daerah terpencil minta kapal tersebut singgah, Mangindaan mempersilahkan Gubernur dan Bupati melakukan koordinasi. Ditambahkan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Leon Muhamad, pengoperasian armada perintis di seluruh Indonesia saat ini mencakup 67 trayek yang dilayani oleh 32 unit kapal perintis milik pemerintah dan 35 kapal barang milik swasta yang diberi dispensasi mengangkut penumpang dengan akomodasi penumpang secukupnya.