Senyatanya posisi Indonesia sangat strategis dalam percaturan transportasi laut, baik untuk kawasan regional maupun dunia. Anugerah alam Indonesia menjadikan kita sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, karena memiliki wilayah seluas 7,7 juta Km2, dengan luas lautan 2/3 wilayah Indonesia,
dan garis pantai terpanjang ke empat di dunia sepanjang 95.181 km, serta memiliki 17.480 pulau. Dengan demikian, jasa transportasi laut (pelayaran) menjadi sebuah potensi ekonomi yang besar, baik bagi Indonesia sendiri dengan konektivitas antarpulau, maupun dengan negara lain.
Supaya potensi tersebut nyata, maka salah satu strategi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional adalah dengan mengedepankan penguatan konektivitas antar pulau, terutama pulau-pulau terluar. Konektivitas ini hanya bisa terwujud apabila transportasi laut di negara kepulauan terus diperankan secara signifikan. Transportasi laut sangat vital peranannya sebagai “Jembatan Nusantara” dan tidak tergantikan oleh transportasi udara dan darat.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan ditinjau dari segi daya saing, pangsa pasar angkutan laut baik antar pulau maupun antar negara masih dikuasai oleh armada niaga berbendera asing. Kemampuan daya angkut armada nasional untuk muatan dalam negeri baru mencapai 54,5 persen dan hanya 4 persen untuk ekspor, selebihnya masih dikuasai oleh armada asing.
Namun, persoalan bagi Indonesia tidak sekadar bagaimana mengembangkan angkutan laut yang kompetitif, tetapi juga bagaimana mengembangkan pelabuhan Indonesia agar dapat memenuhi standar internasional. Inilah yang menjadi salah satu penyebab utama kurang kompetitifnya ekonomi Indonesia sebab hampir 70 persen dari ekspor barang dan komoditas Indonesia harus melalui Singapura.
Untuk meningkatkan pembangunan pelayaran nasional, dibutuhkan sasaran yang jelas. Sasaran tersebut menurut Bambang, mencakup lima hal, pertama, harus dapat memenuhi asas cabotage sebesar 100 persen dan 40 persen export import share untuk kapal Indonesia. Kedua, perlu dibangunnya sebagian besar kapal di Indonesia sehingga menjadikan Indonesia sebagai pusat pelayaran kapal dunia. Ketiga, pelayaran rakyat harus berperan penting dalam standar logistik nasional. Keempat, pelayaran harus memiliki sistem dan manajemen pelabuhan berstandar internasional, dan yang Kelima dibutuhkan pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan serta penyedia Sumber Daya Masyarakat (SDM) di bidang pelayaran dan perkapalan yang terkemuka. Melalui sasaran tersebut lanjutnya, diharapkan para pemangku kepentingan pelayaran dapat segera mengambil tindakan untuk merencanakan langkah-langkah beyond cabotage sehingga para pelaku pelayaran Indonesia mampu bersaing di kancah global.
Untuk asas cabotage sendiri masih menyisakan pekerjaan rumah untuk kegiatan offshore seperti pengeboran minyak lepas pantai yang sangat diperlukan dalam pengoperasian eksplorasi migas di dalam negeri. Meskipun pengusaha nasional saat ini telah memiliki dua very large crude carrier (VLCC), baru sekitar 10 persen kapal offshore tipe C yang sudah berbendera nasional, sedangkan 90 persen lainnya masih berbendera asing.
Oleh karena itu, apabila sektor pelayaran dapat berkembang dengan baik maka dapat memberikan kontribusi nyata, seperti terciptanya lapangan kerja, terwujudnya kemajuan pembangunan daerah dan pembangunan nasional serta memberikan kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai negeri bahari.
Pengembangan transportasi pelayaran mau tidak mau juga menyentuh penyedia jasa galangan kapal. Bambang mengatakan bahwa saat ini ketersediaan galangan kapal sangat terbatas dan menjadi halangan bagi perusahaan pelayaran Indonesia untuk memperluas operasi. Ketersediaan kapasitas galangan kapal yang diperuntukkan bagi pembuatan kapal baru saat ini hanya sekitar 600.000 GT, masih di bawah kebutuhan yang mencapai 2 juta GT per tahun.
Selain itu, area galangan kapal yang dibutuhkan untuk perbaikan dan pemeliharaan kapal hanya dapat memenuhi 83 persen dari kebutuhan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perluasan kapasitas, area dan peningkatan kuantitas fasilitas galangan kapal.
Sekalipun demikian, Pemerintah ungkap Bambang, melalui MP3EI telah menetapkan beberapa prioritas termasuk dalam bidang konektivitas laut dan pembangunan fasilitas pelabuhan di Indonesia senilai tidak kurang dari Rp117 triliun.
Sejalan dengan MP3EI, MPAC akan mengembangkan jaringan ferry roll on roll off (Roro), short sea shipping, dan electronic data interchange (EDI) di beberapa pelabuhan utama di Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang transportasi laut. Dengan tetap melaksanakan asas cabotage di mana barang dalam negeri diangkut oleh kapal berbendera nasional, para pemangku kepentingan pelayaran perlu segera merencanakan langkah-langkah beyond cabotage agar pelaku pelayaran Indonesia mampu bersaing di kancah global.
